Kredibiltas Sebuah Survei Politik
Opini publik memiliki pengaruh yang sangat besar
dalam negara demokrasi. Opini publik merupakan gambaran umum tentang apa
sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat. Karena itu lah opini publik
menjadi salah satu faktor penting bagi para politisi atau pengambil kebijakan
dalam melakukan tugasnya untuk mengutamakan kepentingan umum.
Untuk mengetahui pendapat publik dengan cara yang cepat, murah dan akurat, salah satu cara terbaik adalah dengan menggunakan survei opini publik. Tuntutan kewajiban para pengambil kebijakan untuk terus memperhatikan opini publik dapat dilakukan apabila tersedianya informasi yang akurat bagi mereka.
Untuk mengetahui pendapat publik dengan cara yang cepat, murah dan akurat, salah satu cara terbaik adalah dengan menggunakan survei opini publik. Tuntutan kewajiban para pengambil kebijakan untuk terus memperhatikan opini publik dapat dilakukan apabila tersedianya informasi yang akurat bagi mereka.
Dapat dikatakan bahwa survei opini publik
merupakan hal yang fundamental bagi para politisi untuk melaksanakan kewajiban
mereka. Oleh karena itulah, di era sekarang ini hampir semua politisi
menggunakan survei opini publik untuk digunakan sebagai pendukung setiap
tindakan atau kebijakan yang mereka ambil.
Selain memberi para pemimpin politik modal dalam upaya mempromosikan kebijakan mereka, sebaliknya, survei sendiri juga dapat memberikan masalah dan hambatan bagi para politisi dalam melaksanakan agenda-agenda yang mereka perjuangkan.
Survei yang memberikan gambaran penolakan terhadap suatu tindakan politisi akan mengurangi justifikasi terhadap dukungan dari masyarakat. Ketika survei memperlihatkan ketidaksetujuan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang tidak setuju dengan suatu tindakan tersebut.
Memasuki masa reformasi, melalui survei, masyarakat atau publik menjadi pemain penting dalam masalah-masalah atau isu nasional. Ketergantungan politisi terhadap survei opini publik pun semakin meningkat. Necker, seorang menteri keuangan Prancis era 1780-an bahkan dengan tegas mengatakan “Hanya orang bodoh, teoritikus murni atau amatir yang tidak mampu melihat pentingnya opini publik dan mengambilnya sebagai bahan pertimbangan”.
Survei sebenarnya bekerja secara dua arah. Pertama, memberikan pengaruh kepada pemerintah. Kedua, memberikan pengaruh juga kepada masyarakat. Setelah tadi digambarkan bagaimana pemangku kekuasaan di negara demokrasi sangat tergantung kepada survei, kita juga dapat menyaksikan bagaimana survei politik dapat mempengaruhi opini masyarakat itu sendiri.
Pengaruh survei ini sangat besar sekali terhadap masyarakat abu-abu, atau masyarakat yang masih bingung dalam menentukan pilihan. Masyarakat ini cenderung mengikuti atau mengamini tindakan mayoritas masyarakat lain. Ketika mereka diperlihatkan bahwa lebih banyak orang memilih A, maka terbentuklah gambaran A yang baik di kepala mereka.
Lalu, apakah lembaga survei di negara kita sudah dapat dikatakan kredibel? Apabila keakuratan prediksi menjadi syarat suatu lembaga survei untuk dianggap kredibel, maka sudah banyak lembaga survei di Indonesia yang dapat dikatakan kredibel.
Survei politik yang tergolong fenomena baru di Indonesia ini sudah memunculkan banyak lembaga survei yang kredibel. Sebut saja Lembaga Survei Indonesia (LSI). Lembaga ini telah menunjukan kemampuan dengan memperkirakan hasil-hasil pemilu dengan cukup akurat.
Survei-survei LSI sepanjang 2004-2009 misalnya, mampu menunjukkan dengan tepat tren naiknya suara Partai Demokrat dan posisi perolehan suara partai-partai peserta pemilu. Hal yang sama juga terjadi untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Lembaga-lembaga survei lain seperti Indo Barometer atau Saiful Mujani Research juga sudah dianggap sebagai lembaga survei yang kredibel.
Namun, tidak sedikit juga pihak yang melakukan survei bukan untuk memberikan informasi atau mengedukasi. Survei yang dilakukan secara bias tersebut dirancang untuk mendukung suatu kepentingan tertentu. Survei ini paling sering digunakan untuk kepentingan pemilu. Lembaga survei tertentu memanipulasi data untuk menaikkan citra kandidat seolah-olah ia lebih unggul dibanding kandidat lain padahal kenyataan justru sebaliknya.
Hal tersebut sudah menjadi rahasia umum dalam berdemokrasi bahwa survei terkadang justru menjadi alat politik itu sendiri. Istilah paling terkenalnya adalah survei pesanan. Sama seperti media yang diragukan kenetralannya, survei politik juga tidak selalu memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat.
Kita tidak dapat mengatakan bahwa suatu lembaga survei tertentu abal-abal. Namun, karena keakuratan perhitungan adalah sesuatu yang harus dijaga oleh masing-masing lembaga, sekali saja kesalahan perhitungan akan mengurangi kredibiltas lembaga tersebut. Karena sedikit saja kesalahan perhitungan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pihak tertentu.
Kita bisa tengok misalnya Pemilihan Presiden 2014 lalu. Setidaknya adala 13 lembaga survei yang melakukan quick count atau perhitungan cepat hasil pilpres tersebut. 4 lembaga memperlihatkan kemenangan Prabowo-Hatta sedang 9 lembaga survei lain memenagkan Jokowi-JK. Berikut hasilnya.
1. Puskaptis : Prabowo-Hatta (52.06%)
2.
ISI :
Prabowo-Hatta (50.16%)
3.
LSN :
Prabowo-Hatta (50.60%)
4.
IRC :
Prabowo-Hatta (51.11%)
5.
LSI : Jokowi-JK (53.37%)
6.
RRI :
Jokowi-JK (52.68%)
7.
SMRC :
Jokowi-JK (52.91%)
8.
Pol Tracking :
Jokowi-JK (53.37%)
9.
CSIS-CYRUS :
Jokowi-JK (51.2%)
10.
Populi Center :
Jokowi-JK (50.95%)
11.
Litbang Kompas : Jokowi-JK (52.33%)
12.
Saiful Mujani Consultan :
Jokowi JK (52.82%)
13.
Lembaga Indikator Politik : Jokowi-JK (52.98%)
Hasil akhir Pemilihan Presiden 2014 secara resmi dari KPU adalah 46,85% untuk Prabowo-Hatta dan 53,15% persen untuk Jokowi-JK. Hasil perhitungan cepat yang keliru bahkan sempat membuat kedua pasangan sama-sama menyatakan kemenangan mereka dalam Pemilihan tersebut.
Adakah kriteria agar lembaga survei dapat dianggap sebagai lembaga kredibel? Kriteria paling utama adalah kemampuan dalam menggambarkan secara akurat opini publik. Persoalan kredibilitas adalah hal yang penting dan pokok. Hanya lembaga survei yang kredibel yang akan dipercaya masyarakat.
Lembaga Survei haruslah bersifat obyektif dan netral. Survei adalah penyedia informasi obyektif yang diperoleh secara sistematis, dianalisa dengan kepala dingin, serta disampaikan kepada publik secara merata.
Apabila dilaksanakan secara benar, survei atau polling pendapat publik adalah komponen fundamental bagi demokrasi. Survei memungkinkan para pengambil kebijakan mengetahui apa yang dikehendaki masyarakat. Ini juga memungkinkan gambaran informasi dan data yang akurat kepada masyarakat.
Setelah kenetralan, barulah faktor kedua yang menjadi tolak ukur kredibiltas suatu lembaga survei. Yaitu lembaga survei harus menggunakan metode-metode yang efektif dan saintifik. Misalnya, responden survei harus dapat merepresentasikan kenyataan seluruh masyarakat.
Jika Populasi di suatu daerah adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan, maka responden survei juga harus terdiri dari 50% laki-laki dan 50% perempuan. Begitu juga kelas sosial, ekonomi, agama usia dan lainnya.
Lalu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei juga memegang peranan penting. Makna pertanyaan tidak boleh ganda atau ambigu. Pertanyaan tidak boleh bersifat tendensius sehingga mengarahkan jawaban responden kepada arah tertentu.
Ada berbagai cara dapat dilakukan untuk menghasilkan survei yang manipulatif. Diantaranya adalah permainan sampel (sampel yang tidak representatif), jenis pertanyaan dan cara bertanya, metode wawancara (melalui telpon atau langsung), dan sebagainya. Pihak-pihak yang berkepentingan selanjutnya akan menggunakan hasil-hasil survei seperti ini sebagai justifikasi terhadap keberhasilan mereka atau tepatnya suatu kebijakan yang mereka lakukan.
Maka, apa yang harus kita lakukan ketika disodori sebuah data survei tertentu? Bagaimana cara kita mengukur kredibilitas data tersebut?
Menurut Saidiman Ahmad, (Saiful Mujani Research) ada beberapa cara untuk mengetahuinya.
Pertama, Lembaga survei harus memberitahu masyarakat akan tiga hal: bentuk pertanyaan survei, cara penarikan sampel, dan cara para responden dihubungi atau ditanyai.
Kedua, lembaga survei yang kredibel selalu memberitahu berapa jumlah responden mereka dan berapa tingkat kesalahan statistiknya (margin of error). Bila hal-hal ini tidak disampaikan atau terkesan disembunyikan oleh lembaga survei, sebaiknya jangan percayai hasil surveinya.
Sumber
No comments: